ANGGARAN DASAR ASOSIASI PROFESI SEKURITI INDONESIA

ANGGARAN DASAR

ASOSIASI PROFESI SEKURITI  INDONESIA ( APSI )

PEMBUKAAN

Bahwa rasa aman merupakan kebutuhan dasar bagi setiap manusia baik dalam kehidupan pribadi maupun bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Keikutsertaan anggota masyarakat selaku warga negara merupakan perwujudan dari hak dan kewajiban untuk membela negara sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pancasila dan Undang-Undang Republik Indonesia no. 2 tahun 2002 Pasal 3 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa Pengemban fungsi kepolisian adalah Polri dibantu oleh Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk Pam Swakarsa.

Pengembangan sistem keamanan masyarakat secara swakarsa harus mampu menghadapi tantangan nasional pada era globalisasi dengan menyesuaikan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, ancaman dan situasi, sehingga dapat menciptakan ketentraman pada dunia industri.

Adanya kebutuhan optimalisasi dan revitalisasi Satuan Pengamanan di Indonesia pada tugas pokok, peranan dan fungsi serta tanggung jawab yang terintegrasi merupakan tantangan organisasional di bidang Sekuriti Industri.

Guna memenuhi tuntutan kebutuhan industri di bidang pengamanan, maka dipandang perlu menyesuaikan visi dan misi organisasi Asosiasi Manager Sekuriti Indonesia (AMSI) menjadi Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia (APSI) dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga sebagai berikut :

BAB I PENGERTIAN

Pasal 1

Sejumlah istilah yang dipergunakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga memiliki makna sebagai berikut :

1.      Profesi adalah bidang pekerjaan yg dilandasi pendidikan dan keahlian (keterampilan atau kejuruan) tertentu.

2.      Profesional adalah pekerjaan di bidang sekuriti dengan mendasarkan diri pada kompetensi, kode etik dan peraturan yang berlaku di Indonesia.

3.      Satuan Pengamanan (Satpam) adalah Satuan atau korps yang terdiri atas unsur pelaksana Guard), pengawas dan pimpinan, yang melaksanakan tugas pengamanan fisik terhadap asset perusahaan.

4.      Sekuriti adalah bidang pekerjaan, kajian dan ilmu yang berkaitan dengan upaya organisasi atau individu untuk menerapkan pencegahan kejahatan/kerugian (crime/loss prevention) dan keberlangsungan usaha (business continuity) perusahaan.

5.      Profesi Sekuriti adalah  Pekerjaan di bidang sekuriti yang didasarkan pada standar pendidikan dan pelatihan kualifikasi Gada Pratama untuk tingkat Pelaksana, Gada Madya untuk Tingkat Pengawas dan Gada Utama untuk tingkat Pimpinan serta pendidikan dan pelatihan spesialisasi resmi dari lembaga atau asosiasi yang diakui oleh Ketentuan/Peraturan/Undang-Undang.

6.      Asosiasi adalah perkumpulan atau persatuan sekelompok orang yang memiliki kesamaan gagasan, kepentingan atau usaha sesuai dengan bidang kerjanya.

7.      Asosiasi Profesi Sekuriti adalah organisasi beranggotakan orang yang memiliki kesamaan gagasan, kepentingan, kepedulian, kompetensi individu dan/atau usaha di bidang sekuriti dengan mengacu pada Ketentuan/Peraturan/Undang-Undang.

8.      Kompetensi adalah ketrampilan dan pengetahuan spesifik yang dimiliki oleh seseorang dan ditunjukkan dengan kemampuannya secara konsisten guna memberikan kinerja yang memadai dan terukur.

9.      Advokasi adalah kegiatan dalam bentuk pemberian saran hukum, pendampingan dan pembelaan terkait dengan profesi sekuriti.

10.    Konsultasi adalah pertukaran pikiran untuk memperoleh kesimpulan, nasihat, saran dan hal lainnya yang berkaitan dengan profesi sekuriti.

11.    Independen adalah kebebasan dari pengaruh, kepentingan dan tidak menjadi bagian dari organisasi lain sehingga dapat menentukan arah dan tujuan yang diinginkan.

12.    Fungsional adalah bergerak sesuai dengan visi misi dan tugas pokok organisasi

13.    Terbuka adalah menerima pihak yang bermaksud bergabung atau keluar dari organisasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

14.    Transparan adalah keterbukaan terkait dengan aspek pertanggungjawaban organisasi.

15.    Bertanggung jawab adalah itikad baik menanggung/memikul tanggung jawab yang berkaitan dengan aspek organisasi dan bidang profesi.

16.    Nonpartisan adalah tidak menjadi bagian dari organisasi sosial politik.

17.    Demokratis adalah menjalankan organisasi dengan prinsip demokrasi, yakni berdasarkan pada musyawarah mufakat dan/atau suara terbanyak.

18.    Representatif adalah menjadi wakil dari bidang dan profesi yang dinaungi.

BAB II

BENTUK, NAMA, SIFAT, AZAS DAN KEDUDUKAN

Pasal 2

Bentuk

Organisasi ini berbentuk Asosiasi Profesi Sekuriti tingkat Nasional.

Pasal 3

Nama

Organisasi ini bernama Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia disingkat APSI.

Pasal 4

Sifat

Sifat Organisasi ini adalah organisasi profesi yang bersifat demokratis, independen, profesional, representatif, fungsional, terbuka, transparan dan bertanggung jawab.

Pasal 5

Azas

Organisasi ini berazaskan Pancasila dan UUD 1945.

Pasal 6

Kedudukan

Pusat organisasi ini berkedudukan di Jakarta, Ibukota Negara Republik Indonesia.

BAB III KEDAULATAN

Pasal 7

Kedaulatan Organisasi

Kedaulatan   tertinggi   organisasi   berada   pada   anggota   dan   dilakukan   sepenuhnya   melalui   forum permusyawaratan menurut tingkatan organisasi.

BAB IV

FUNGSI, TUJUAN DAN USAHA

Pasal 8

Fungsi

Organisasi ini berfungsi :

1.      Sebagai wadah dan sarana pembinaan profesi Sekuriti Indonesia pada industri dan jasa untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Nasional melalui peningkatan disiplin, etos kerja dan produktivitas.

2.      Sebagai   pendorong   dan   penggerak   anggota   dalam   ikut   serta   mensukseskan   program Pembangunan Nasional dalam masyarakat dunia usaha.

3.      Sebagai pelindung dan pembela hak dan kepentingan anggota beserta keluarga.

Sebagai sarana peningkatan kesejahteraan anggota.

Pasal 9

Tujuan

1.     Meningkatkan kompetensi personil sekuriti melalui pendidikan dan pelatihan.

2.     Menjadi wadah aspirasi anggota Sekuriti di Indonesia.

3.     Menjadi wadah sekuriti di setiap sektor bisnis.

4.     Memberikan advokasi, konsultasi dan pendampingan hukum dalam bidang industrial sekuriti.

5.     Mewujudkan pekerjaan bidang sekuriti sebagai profesi yang dibanggakan, dihargai dan diandalkan.

6.     Menggalang kerjasama antar organisasi sekuriti di tingkat nasional maupun internasional.

7.     Mempromosikan bidang sekuriti menjadi kebutuhan utama bukan pelengkap bagi setiap individu dan perusahaan sehingga tercipta komitmen yang tinggi dari para pimpinan perusahaan terhadap keamanan karyawan maupun perusahaan.

8.     Menghimpun dan menyatukan database personil sekuriti seluruh Indonesia.

9.     Memantapkan hubungan industrial guna mewujudkan ketenangan kerja dan ketenangan usaha.

10.  Meningkatkan rasa kesetiakawanan dan persaudaraan antar anggota profesi sekuriti.

BAB V

BENDERA, LAMBANG DAN KODE ETIK

Pasal 10

Bendera

Bendera Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia berwarna dasar putih dengan Lambang APSI di tengah bendera.

Pasal 11

Lambang

Lambang APSI adalah huruf  APSI dengan tata  desain bentuk  huruf  disertai bentuk  persegi asimetris berwarna merah di atas huruf I dan gambar perisai membayangi huruf A. Tulisan Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia tertulis di bawah huruf APSI. Seluruh huruf dan perisai menggunakan warna biru tua dan berada di dalam lingkaran berwarna emas.

Pasal 12

Kode Etik

1.     Selalu berupaya meningkatkan kualitas diri dalam bidang profesi sekuriti.

2.     Menjunjung tinggi harkat dan martabat sekuriti.

3.     Memberikan keamanan, ketertiban dan pelayanan secara optimal kepada pemangku kepentingan (stakeholder) di lingkungan kerja dengan penuh tanggung jawab

4.     Mengutamakan kepentingan organisasi secara profesional dan proporsional

BAB VI KEANGGOTAAN

Pasal 13

Anggota

1.   Anggota APSI adalah Warga Negara Indonesia.

2.   Anggota APSI merupakan perorangan dan/atau tenaga kerja yang berprofesi di bidang sekuriti.

Pasal 14

Ruang Lingkup Keanggotaan

Ruang lingkup keanggotaan APSI adalah pekerja di bidang industri sekuriti, meliputi :

1.     Anggota APSI berijazah Gada Pratama dan Gada Madya, sebagai anggota Biasa.

2.     Anggota APSI berijazah Gada Utama, pimpinan perusahaan, konsultan, pemerhati/pakar bidang sekuriti sebagai anggota Utama.

Pasal 15

Hak-hak Anggota

Setiap anggota Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia memiliki hak :

1.      Mengajukan pendapat dan saran untuk memajukan organisasi secara bebas dan bertanggung jawab.

2.      Mendapatkan pembinaan, perlindungan dan advokasi hukum secara proporsional.

3.      Memilih dan dipilih sebagai pengurus.

Pasal 16

Kewajiban Anggota

Setiap anggota Asosiasi Profesi Sekuriti Indonesia memiliki kewajiban :

1.     Mentaati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga APSI.

2.     Membela dan menjunjung tinggi nama baik dan kode etik APSI.

3.     Taat dan patuh melaksanakan keputusan-keputusan APSI.

4.     Menghadiri  dan  mengikuti  rapat,  pertemuan-pertemuan serta  kegiatan-kegiatan  yang  diadakan APSI.

BAB VII ORGANISASI

Pasal 17

Susunan Organisasi

Struktur Organisasi APSI dibentuk dengan mempertimbangkan kewilayahan Administratif Pemerintahan NKRI, dengan susunan sebagai berikut :

1.     Tingkat Pusat ( Nasional ) :

a.     Dewan Pembina Pusat.

b.    Dewan Penasehat Pusat.

c.     Dewan Pimpinan Pusat, selanjutnya disebut DPP.

2.     Tingkat Daerah ( Provinsi ) :

a.     Dewan Pembina Daerah.

b.    Dewan Penasehat Daerah.

c.     Dewan Pimpinan Daerah, selanjutnya disebut DPD.

3.     DPD dapat membentuk Dewan Pimpinan Cabang, selanjutnya disebut DPC, di tingkat wilayah Kabupaten/Kota

4.     DPC dapat membentuk Unit Kerja di lingkup perusahaan atau tempat kerja anggota.

Pasal 18

Dewan Pembina

1.    Ketua  Dewan  Pembina  Pusat  adalah  Kepala  Kepolisian  RI  (Kapolri)  dan  Menteri  terkait  yang membidangi ketenagakerjaan.

2.    Ketua Dewan Pembina Daerah adalah Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) dan Kepala Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

3.    Ketua Dewan Pembina Cabang adalah Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) dan Kepala Dinas/ Suku Dinas yang membidangi ketenagakerjaan.

4.    Ketua Dewan Pembina DPP, DPD dan DPC dapat menunjuk Pelaksana Harian.

Pasal 19

Dewan Penasehat

1.     Dewan Penasehat adalah Pejabat / Tokoh / Pakar yang mendapat kepercayaan dari DPP / DPD / DPC

2.     untuk memberikan saran dan masukan kepada DPP / DPD / DPC.

3.     Dewan Penasehat dibentuk pada tingkat Pusat, Daerah dan tingkat Cabang.

Pasal 20

Dewan Pimpinan

1.    Dewan  Pimpinan  adalah  para  anggota  APSI  yang  terpilih  dalam  menjalankan  roda  organisasi berdasarkan AD / ART APSI.

2.    Pembentukan Dewan Pimpinan :

a.    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) adalah anggota APSI yang dipilih dan disahkan oleh Musyawarah  Nasional, selanjutnya dikukuhkan oleh Kepala Kepolisian RI.

b.    Dewan Pimpinan Pusat (DPP) terdiri dari Ketua Umum, Sekretaris Jenderal, Bendahara Umum, Ketua Bidang / Wakil Ketua Bidang, Kepala Biro, dan Staf sesuai dengan kebutuhan.

c.    Dewan  Pimpinan  Daerah  (DPD)  adalah  anggota  APSI  yang  dipilih  dan  disahkan  oleh Musyawarah Daerah, selanjutnya dilantik oleh DPP dan dikukuhkan oleh Kapolda setempat.

d.    Dewan Pimpinan Daerah (DPD) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang / Wakil Ketua Bidang, Kepala Biro, dan Staf sesuai dengan kebutuhan.

e.    Dewan  Pimpinan  Cabang  (DPC)  adalah  anggota  APSI  yang  dipilih  dan  disahkan  oleh Musyawarah Cabang, selanjutnya dikukuhkan oleh Kepala Kepolisian Resort.

f.     Dewan Pimpinan Cabang (DPC) terdiri dari Ketua, Sekretaris, Bendahara, Ketua Bidang / Wakil Ketua Bidang, Kepala Biro, dan Staf sesuai dengan kebutuhan.

g.    Unit Kerja dipimpin oleh seorang Koordinator yang dipilih oleh anggota unit kerja.

3.    Masa Bakti Kepengurusan Dewan Pimpinan

a.    Periode setiap masa bakti kepengurusan adalah 5 (lima) tahun sejak dilantik.

b.    Masa bakti Ketua Umum/Ketua DPD/Ketua DPC/Unit Kerja sebanyak-banyaknya dua periode kepengurusan, kecuali mayoritas peserta Musyawarah Nasional/Musyawarah Daerah/ Musyawarah Cabang memutuskan berbeda.

4.    Persyaratan Ketua Umum DPP, Ketua DPD Ketua DPC dan Koordinator Unit Kerja :

a.    Ketua Umum DPP :

1)      Warga Negara Indonesia.

2)      Memiliki komitmen, loyalitas, integritas dan kredibilitas yang tinggi dibidang Sekuriti.

3)      Menjabat sebagai pimpinan yang membawahi bidang Sekuriti di Perusahaan/Instansi.

4)      Mendapat dukungan dari perusahaan tempat bekerja.

5)      Tidak sedang terlibat dalam kasus tindak pidana.

6)   Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang Sekuriti.

7)   Ketua Umum DPP terpilih wajib berdomisili di ibu kota negara.

8)   Memiliki hubungan baik dengan pemangku kepentingan (stakeholder) bidang keamanan.

9)   Bersedia menyediakan waktu, tenaga dan  pikiran  untuk  kemajuan bidang Sekuriti di Indonesia.

10)   Pernah aktif sebagai pengurus Organisasi Profesi Sekuriti.

b.   Ketua DPD :

1)   Warga Negara Indonesia.

2)   Memiliki komitmen, loyalitas, integritas dan kredibilitas yang tinggi dibidang Sekuriti.

3)   Menjabat sebagai pimpinan yang membawahi bidang Sekuriti di Perusahaan / Instansi.

4)   Mendapat dukungan dari perusahaan tempat bekerja.

5)   Tidak sedang terlibat dalam kasus tindak pidana.

6)   Memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang Sekuriti.

7)   Ketua DPD terpilih wajib berdomisili di ibu kota Provinsi.

8)   Memiliki hubungan yang baik dengan stakeholder bidang keamanan.

9)   Bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bidang Sekuriti di Indonesia.

10)   Pernah aktif sebagai pengurus Organisasi Profesi Sekuriti.

c.   Ketua DPC :

1)   Warga Negara Indonesia.

2)   Memiliki komitmen, loyalitas, integritas dan kredibilitas yang tinggi dibidang Sekuriti.

3)   Menjabat sebagai pimpinan yang membawahi bidang Sekuriti di Perusahaan / Instansi.

4)   Mendapat dukungan dari perusahaan tempat bekerja.

5)   Tidak sedang terlibat dalam kasus tindak pidana.

6)   Memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang Sekuriti.

7)   Ketua DPC terpilih wajib berdomisili di Kotamadya / Ibukota Kabupaten.

8)   Memiliki hubungan yang baik dengan stakeholder bidang keamanan.

9)   Bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bidang Sekuriti di Indonesia.

10)   Pernah aktif sebagai pengurus Organisasi Profesi Sekuriti.

d.   Koordinator Unit Kerja :

1)   Warga Negara Indonesia.

2)   Memiliki komitmen, loyalitas, integritas dan kredibilitas yang tinggi dibidang Sekuriti.

3)   Mendapat dukungan dari perusahaan tempat bekerja.

4)   Tidak sedang terlibat dalam kasus tindak pidana.

5)   Memiliki kompetensi dan pengalaman dibidang Sekuriti.

6)   Bersedia menyediakan waktu, tenaga dan pikiran untuk kemajuan bidang Sekuriti diIndonesia.

5.       Dalam hal Ketua Umum DPP, Ketua DPD dan Ketua DPC berhalangan, maka:

a. Tugas, wewenang dan tanggung jawab sementara Ketua Umum atau Ketua DPD dilaksanakan secara berjenjang oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris DPD / Sekretaris DPC dan atau Ketua Bidang sampai dengan terselenggaranya Musyawarah yang pelaksanaannya ditentukan kemudian.

b.   Halangan yang dimaksud adalah:

1)       Meninggal dunia.

2)       Sakit permanen sehingga tidak bisa menjalankan tugas.

3)       Berstatus sebagai Tersangka perkara pidana yang ancaman hukumannya lebih dari 5 (lima) tahun.

Pasal 21

Musyawarah

Organisasi menyelenggarakan

1.      Musyawarah Nasional merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam APSI, diselenggarakan 5 (lima) tahun sekali oleh DPP, yang diikuti oleh DPD seluruh Indonesia untuk menetapkan garis-garis besar program kerja, kebijakan dan rekomendasi organisasi serta memilih Ketua Umum.

2.      Musyawarah Nasional Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas usul lebih dari 50% + 1 jumlah Pengurus DPP dan 50% + 1 jumlah DPD, untuk mengambil keputusan yang keabsahannya sama dengan keputusan Musyawarah Nasional.

3.      Musyawarah Daerah merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam APSI Daerah, diselenggarakan 5  (lima)  tahun  sekali  oleh  DPD,  yang  diikuti  oleh  DPC  APSI  Daerah  untuk menetapkan garis-garis besar program kerja, kebijakan dan rekomendasi organisasi serta memilih Ketua.

4.      Musyawarah Daerah Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas usul lebih dari 50% + 1 jumlah Pengurus DPD dan 50% + 1 jumlah DPC untuk mengambil keputusan yang keabsahannya sama dengan keputusan Musyawarah Daerah.

5.      Pelaksanaan  Musyawarah  Daerah  disesuaikan  dengan  jadwal  penyelenggaraan  Musyawarah Nasional.

6.      Musyawarah Cabang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam APSI Cabang, diselenggarakan 5  (lima)  tahun sekali oleh  DPC,  yang  diikuti oleh  Pimpinan Unit  Kerja untuk menetapkan garis-garis besar program kerja, kebijakan dan rekomendasi organisasi serta memilih Ketua.

7.      Musyawarah Cabang Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu atas usul lebih dari 50% + 1 jumlah Pengurus DPC dan 50% + 1 jumlah Pimpinan Unit Kerja untuk mengambil keputusan yang keabsahannya sama dengan keputusan Musyawarah Cabang.

Pasal 22

Rapat

1.       Rapat  Pimpinan  Nasional  adalah  rapat  yang  dihadiri  oleh  Pimpinan  DPP  dan  DPD  untuk menentukan kebijakan organisasi.

2.       Rapat Kerja Nasional adalah rapat tahunan Dewan Pimpinan Pusat dan Daerah untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap pelaksanaan program kerja dan kebijakan Organisasi.

3.       Rapat Pimpinan Daerah adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan DPD dan DPC untuk menentukan kebijakan organisasi.

4.       Rapat Kerja Daerah adalah rapat tahunan Dewan Pimpinan Daerah dan Cabang untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap pelaksanaan program kerja dan kebijakan Organisasi.

5.       Rapat Pimpinan Cabang adalah rapat yang dihadiri oleh Pimpinan DPC dan Unit Kerja untuk menentukan kebijakan organisasi.

6.       Rapat  Kerja  Cabang  adalah  rapat  tahunan  Dewan  Pimpinan  Cabang  dan  Unit  Kerja  untuk melakukan evaluasi dan revisi terhadap pelaksanaan program kerja dan kebijakan Organisasi.

7.       Rapat  Gabungan  adalah  rapat  yang  diselenggarakan oleh  Dewan  Pimpinan  bersama  dengan Dewan Pembina dan/atau Dewan Penasehat.

8.       Rapat Rutin adalah rapat yang diselenggarakan oleh intern Organisasi dalam rangka pelaksanaan dan pencapaian progam kerja.

9.       Rapat Lain adalah rapat APSI dengan pihak lain yang terkait.

10.     Penyelenggaraan Rapat dapat disesuaikan keperluan

BAB VII KELEMBAGAAN DAN KEGIATAN

Pasal 23

Kelembagaan

APSI adalah Lembaga yang bergerak dibidang sekuriti, bersifat nonprofit dan nonpartisan.

Pasal 24

Kegiatan

1.    APSI  merupakan  Asosiasi  yang  melakukan  kegiatan  dalam  rangka  meningkatkan  kualitas  dan kompetensi Personil Sekuriti Indonesia.

2.    APSI  berperan  aktif  dalam  setiap  aktivitas  untuk  penentuan  dan  pengembangan  regulasi,  sistem manajemen, asesmen, dan teknis pada Industrial Sekuriti di Indonesia.

3.    APSI berperan sebagai Lembaga Sertifikasi Profesi di bidang Sekuriti, bekerja sama dengan instansi Pemerintah terkait.

4.    APSI berperan aktif dalam upaya membantu Kepolisian Negara RI, Pemerintah, dunia usaha dan profesi dibidang pengamanan.

5.    Semua upaya, tindakan dan kegiatan APSI untuk mencapai tujuan organisasi sebagaimana tercantum pada Anggaran Dasar BAB III.

BAB VIII KEUANGAN ORGANISASI

Pasal 25

Sumber Keuangan Organisasi

1.  Keuangan dan harta kekayaan APSI diperoleh dari :

a.  Uang pangkal pendaftaran anggota APSI.

b. Uang iuran anggota APSI.

c.  Hasil kegiatan yang sah dan tidak mengikat.

d. Hibah, bantuan dan sumbangan dari Pihak Swasta dan Pemerintah yang sah dan bersifat tidak mengikat.

2.     Keuangan dan harta kekayaan APSI dikelola secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan.

3.     Untuk  organisasi secara keseluruhan, dilaporkan secara terbuka kepada seluruh pengurus secara periodik minimal setahun sekali.

4.     Untuk setiap kegiatan bersifat insidentil dilaporkan secara terbuka kepada seluruh pengurus setelah kegiatan dilaksanakan.

5.     Ketentuan lebih lanjut mengenai keuangan dan harta kekayaan APSI diatur dalam Anggaran RumahTangga.

BAB IX PERGANTIAN ANTAR WAKTU

Pasal 26

Pergantian Pengurus Antar Waktu

Pergantian Pengurus antar waktu adalah pergantian seorang atau beberapa orang pengurus  merupakan hak prerogratif Ketua umum DPP untuk Pengurus DPP, Ketua DPD untuk Pengurus DPD  dan Ketua DPC untuk  Pengurus  DPC  berdasarkan  masukan  dewan  pengurus  harian,  yang  dituangkan  dalam  surat keputusan.

BAB X PERATURAN DAN PERALIHAN

Pasal 27

Perubahan dan Pengesahan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga

Perubahan dan pengesahan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dilakukan melalui Musyawarah Nasional.

Pasal 28

Pembubaran Organisasi

1.     Pembubaran Organisasi hanya dapat dilakukan melalui Musyawarah Luar Biasa yang secara khusus diadakan untuk maksud tersebut dan disetujui oleh minimal 2/3 pengurus yang hadir.

2.     Dalam  hal  pembubaran organisasi,  maka  seluruh  harta  dan  kekayaan  APSI    dihibahkan  kepada organisasi nonprofit dan nonpartisan yang bergerak di bidang Sekuriti.

Pasal 29

Ketentuan Lainnya

Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 30

Penutup

Hal-hal yang belum diatur dalam AD/ART ditetapkan dalam Peraturan Organisasi oleh DPP, sepanjang tidak